BMKG Gandeng Lintas Sektor untuk Tekan Kerugian Sektor Air

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggandeng unsur lintas sektor untuk dapat menekan kerugian ekonomi dari sektor air yang dapat melanda berbagai tempat di Indonesia. Salah satu instrumen untuk mengurangi dampak itu dengan optimalisasi pengelolaan air yang baik dan menggunakan pendekatan analisis iklim yang tepat guna.

Hal itu diutarakan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Focus Group Discussion (FGD) daring bertema “Kajian Perubahan Iklim Terhadap Tata Kelola Air”, Jumat (18/2/2022).

Hadir dalam FGD tersebut unsur dari Kementerian PUPR/ Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian Pertanian, Kementerin ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas,
Kementerian LHK, Dewan Sumber Daya Air Nasional dan lainnya.

Menurut Dwikorita, perlu upaya lintas sektor untuk mewujudkan efektifvitas, kecepatan dan ketepatan dalam tata kelola air khususnya dalam desain infrastruktur sumber daya air. Dengan begitu, kerugian akibat dampak perubahan iklim terhadap sektor air dapat dikurangi dan diantisipasi melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Ia mengatakan BMKG mendukung adaptasi desain pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan,irigasi, jembatan, pembangkit listrik tenaga air dan lainnya) dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

Adaptasi tersebut, kata dia, dapat mengurangi kerugian ekonomi dari sektor air. Merujuk data Bappenas 2021, dengan adaptasi dapat menekan potensi kerugian sektor air sebesar Rp17,77 triliun selama periode 2020-2024.

Dwikorita mengatakan total kerugian itu terdiri dari empat sektor utama, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian serta kesehatan yang menyumbang Rp544,9 triliun jika tidak ada upaya adaptasi/mitigasi.

“Sehingga kajian perubahan iklim terhadap tata kelola air mutlak diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan menghindari kerugian secara ekonomi maupun bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini mencapai 98 persen dari kejadian bencana yang terjadi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, staf ahli Kementerian PUPR bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, mengatakan terdapat sejumlah permasalahan sumber daya air di Indonesia.

Ia mencontohkan persoalan sumber daya air itu di antaranya adanya kendala akses air bersih, belum meratanya pengelolaan terpadu limbah domestik, kekeringan/ melimpahnya air (banjir), krisis air bersih, genangan banjir, ancaman rob dan lainnya.

Dalam mengatasi hal terseubt, kata Firdaus, perlu pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil risiko sehingga tidak terjadi krisis air bersih. Selain itu, perlu pelaksanaan yang didukung kerja tim yang solid, pengawasan infrastruktur yang dibangun supaya dipelihara sesuai standar dan pengawasan detail dan konsisten.

Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan persoalan sumber daya air menjadi perhatian bersama. Salah satu sorotan Kementerian PUPR adalah banyaknya air hujan yang tidak diserap ke dalam tanah tetapi dibuang ke selokan.

Infrastuktur masyarakat, kata dia, belum berorientasi pada penyerapan air hujan sehingga air dibuang ke selokan dan menuju hilir dengan cepat tanpa diserap tanah. Seiring dengan itu, daerah resapan air tidak pernah bertambah bahkan berkurang.

“Hujan tidak diserap, sungai tidak bertambah lebar. Tampungan air berkurang karena air menuju selokan,” kata dia.

Ke depan, kata Jaro, terdapat tantangan besar dalam membuat infrastruktur tangguh perubahan iklim. Maka dari itu, pembangunan harus mengikuti arah perubahan iklim dan laju perubahan tata guna lahan. Dengan begitu, krisis air bersih tidak terjadi seiring menyempitnya kawasan serapan air.

“Jangan alirkan air ke selokan tetapi ke bumi. Berapapun turunnya hujan dengan tanah yang dimiliki, jangan sampai ke selokan, semua dimasukkan ke bumi. Ini bisa signifikan,” kata dia

Jarot mengatakan perlu pembangunan secara besar-besaran sumur bipori yang dapat mengurangi hilangnya potensi air terserap tanah. Air sebaiknya dapat mengalir di permukaan tanah dengan pelan-pelan dan menjadi cadangan.

“Kalau kita diam maka dapat terjadi bencana. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, dibutuhkan kualitas udara dan air yang lebih baik, koordinasi multisektor, keterlibatan sektor swasta dalam penguatan ketahanan infrastruktur,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.